Penghapusan bensin premium merupakan solusi bagus, namun pemerintah bakal takkan berani menghapuskan BBM subsidi tersebut. Sebab menaikkan harga saja pemerintah harus berpikir ratusan kali.

Pengamat Ekonomi Anggito Abimanyu mengaku setuju dengan pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk melakukan penghapusan premium. Pasalnya, hal tersebut bisa menyehatkan anggaran karena dapat mengurangi biaya subsidi.

"Kalau saya setuju, bisa jadi solusi terbaik, karena dapat mengurangi subsidi," ujarnya ketika dihubungi, Jumat (29/4). Namun, Anggito mempertanyakan pengimplemetasian rencana tersebut mengingat opsi ringan yang telah diajukan Tim Pengkajian Pembatasan BBM bersubsidi untuk menaikkan harga premium hanya sebesar Rp500/liter saja sulit terlaksana.

"Implementasinya bagaimana? Naik Rp500 saja sudah setengah mati mengajukannya. Rencana itu juga mau langsung atau secara gradual, gradual itupun pemerintah tidak berani apalagi dihapus, premium dinaikkan dari Rp 4.500-5.000, pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM saja tidak berani," sindir Ketua Tim Pengkaji Pembatasan BBM bersubsidi ini.

Namun Anggito menilai penghapusan premium dapat membuktikan komitmen pemerintah dalam upaya menjaga lingkungan. "Dengan mengalihkan premium ke pertamax dari sisi lingkungan hidup dari BBM yang kurang bersih ke bersih, dari yang ada timbalnya ke yang tidak ada kadar timbalnya," jelasnya.

Sulit 'Dihabisi'

Di tempat terpisah, masih mendominasinya premium dalam peredaran BBM di Indonesia membuat premium akan sulit 'dihabisi' seperti yang direncanakan pemerintah. "Memang banyak yang bilang kalau dari sisi penjualan, pertamax itu lebih menguntungkan ketimbang premium karena marginnya lebih besar namun volume pertamax itu sangat kecil yang dijual. Tapi penjualannya sangat kecil, konsumsi pertamax hanya 4%," ujar Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Nasional Eri Purnomo Hadi.

Hal senada sebelumnya juga sempat dikatakan oleh Pengamat Migas Pri Agung dan juga Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha, yang menilai rencana pemerintah untuk menghapus Premium merupakan hal yang masih terlalu 'Prematur' untuk dibahas dan direalisasikan. Sejauh ini, menurut mereka masyarakat Indonesia sendiri masih membutuhkan BBM yang disubsidi pemerintah. Selain itu daya beli masyarakat pun masih rendah jika nantinya dihadapkan kepada satu produk (pertamax) yang harganya mengikuti lonjakan harga minyak serta keekonomisan.
http://www.analisadaily.com/index.ph...onal&Itemid=44


Ganti Premium, Pemerintah Akan Jual LGV dan BBG

Jumat, 29 April 2011 | 13:13 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah berharap tahun ini bisa mengefektifkan penggunaan LGV (Liquied Gas for Vehicle) sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak (BBM) jenis premium pada kendaraan bermotor.

"Konsepnya sudah disampaikan ke Menteri ESDM, mudah-mudahan saja bisa tahun ini," ungkap Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo kepada wartawan, di Jakarta Jumat (29/4).

Evita menjelaskan, selain menggalakkan LGV Kementerian ESDM juga mengembangkan BBG. Namun, lagi-lagi persoalan infrastruktur menjadi kendala utama, misalnya kehadiran SPBG.

"Saat ini energi alternatif yang paling cepat adalah LGV. Namun untuk saat ini kita juga tidak mau membebani masyarakat, sebab harga LGV saat ini masih lebih tinggi dari Rp4.500. Selain itu, juga membutuhkan satu pangsa pasar yang tertib," beber dia.


Terkait ada tidaknya rencana pemerintah membikin bahan bakar di bawah ron 88 (premium) menjadi 92, menurutnya tidak perlu. Hal itu dikarenakan selain membutuhkan infrastruktur, waktunya juga tidak sebentar. "Yang jelas saat ini kita sedang menggalakkan dua energi alternatif itu," pungkas dia.

Sementara di tempat yang sama, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu rencana penghapusan premium. Namun, dia menyarankan agar pemerintah fokus ke persoalan satu (pengaturan BBM bersubsidi) sebelum kepersoalan yang lain
http://ekonomi.inilah.com/read/detai...al-lgv-dan-bbg


Premium Bakal Dihapus Usai Pencabutan Subsidi

Kamis, 28 April 2011 | 14:14 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah bakal menghapus produk premium usai berhasil menghapus subsidinya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pembatasan BBM bersubsidi alias premium akan tetap diberlakukan. Namun masih menunggu waktu yang tepat. "Pembatasan BBM sangat saya harapkan, tapi mesti ikut kesepakatan ESDM akan bicarakan ke Komisi 7," ujarnya di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (28/4).

Agus Marto mengaku ada dua prinsip yang akan direalisasikan yaitu penghapusan subsidi premium secara bertahap dan penghapusan produk premium itu sendiri. "Hapus artinya tidak diteruskan. Pertama kali subsidinya kemudian produknya, kan oktannya juga kurang tinggi," tegasnya.

Sementara untuk pertamax, lanjutnya, tidak akan pernah diadakan subsidi bagi produk tersebut. "Kedua mohon jangan memberikan subsidi pada pertamax karena pertamax harus mencerminkan pasar. Kamu lihat di China. Di China itu betul-betul tegar seperti kita, beberapa saat yang lalu di China bulan Februari dilakukan penyesuaian harga minyak, di bulan April lakukan lagi penyesuaian harga minyak," paparnya.

Menurutnya, bila tidak ada penghapusan maka pemerintah akan selalu kesulitan untuk menghemat anggaran. "Nanti kalau tidak, nanti nggak ada prinsip kehati-hatian dan penghematan. Saya mengharapkan ada kesepakatan ESDM sebagai penanggung jawab BBM itu dan komisi 7. Kalau saya sangat prihatin sama kuota 38,6 juta kalau lewat akan membebani anggaran kita," pungkasnya
http://ekonomi.inilah.com/read/detai...abutan-subsidi

-------------



Ganti nuklir ajalah! Sesungguhnya subsidi BBM yang lari untuk mengerakkan turbin PLTD cukup besar juga, termasuk yang disedot pabrik-pabrik industri yang energinya memakai BBM itu. Makanya, kalau dibuat PLTU, tak perlu ada lagi dana APBN yang akan disalurkan ke PLN dan subsidi minyak untuk indistri. Dananya bisa dialihkan ke subsidi kendaraan saja! ...