Adanya intervensi pihak asing dalam pemilihan presiden dengan mendukung pencalonan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pemilu mendatang, dinilai bisa merusak proses demokrasi.

Mendukung capres yang didukung kekuatan asing juga dikhawatirkan akan menjerumuskan Indonesia dalam genggaman kekuatan asing.

Peringatan ini disampaikan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit, dan Direktur Freedom Foundation Darmawan Sinayangsah secara terpisah di Jakarta, Kamis (21/07/2011).

Priyo mengaku prihatin dengan adanya dugaan intervensi asing dalam pemilihan pemimpin nasional pada pemilu. Jika hal ini benar, intervensi itu bisa merusak demokrasi yang tangah dibangun.

"Ternyata kita ini masih rawan terhadap intervensi asing dan pesanan asing. Termasuk dalam soal penentuan pemimpin negeri ini," katanya.

Priyo berharap Komisi I DPR mempelajari informasi dari para purnawirawan TNI yang mengaku telah dilobi oleh diplomat asing yang menginginkan dukungan agar Sri Mulyani maju sebagai capres dalam pemilu mendatang.

"DPR perlu mempelajari kebenaran informasi ini. Dengan demikian, jika ke depannya memang diperlukan mengambil tindakan tertentu (kepada diplomat asing), tentu akan kita lakukan itu," tuturnya.

TB Hasanuddin juga meminta Kementerian Luar Negeri mempertanyakan tindakan diplomat asing yang melakukan pendekatan kepada sejumlah purnawirawan TNI AD agar mendukung pencalonan Sri Mulyani pada Pilpres 2014. Sebab, menurut dia, diplomat asing tidak boleh terlibat dalam politik praktis di negara yang mereka ditempatkan.

"Ada apa sesungguhnya? Apakah Sri Mulyani sudah membuat deal-deal dengan negara asing? Barangkali ada komitmen bersama yang harus dipenuhi ketika dia terpilih sebagai Presiden RI. Ini, kan, berbahaya karena mereka bisa mencampuri urusan kita," katanya.

Hasanuddin mengatakan, boleh saja seseorang atau pihak tertentu untuk mendukung orang tertentu sebagai capres.

"Dalam negara yang sudah menganut kehidupan berdemokrasi, termasuk Indonesia, dukung-mendukung adalah hal yang biasa. Orang berhak mengekspresikan cita-citanya bahkan menyampaikan keinginan dan gagasannya kepada siapa pun dan undang-undang menjaminnya, termasuk mengampanyekan capresnya, misalnya Sri Mulyani. Asalkan, jangan orang asing yang mencampurinya," tuturnya.

Arbi Sanit mempersilakan Sri Mulyani untuk maju menjadi capres pada pemilihan presiden nanti. Menurutnya, kemampuan berpolitik Sri Mulyani bakal diuji. Perkara nanti akan menang atau kalah dalam pilpres, biar masyarakat yang menentukan.

"Silakan saja karena Sri Mulyani, sebagai warga negara Indonesia, berhak menggunakan hak politiknya," ujarnya. Namun, ia juga mengingatkan, untuk menjadi capres tidak mudah karena butuh dukungan partai politik.

Di samping itu, Sri Mulyani juga harus membersihkan citra dirinya sebagai pemimpin yang didukung oleh kekuatan asing. "Jangan sampai setelah terpilih, Sri Mulyani dikendalikan oleh pihak asing yang mendukungnya," tuturnya.

Arbi Sanit juga mengingatkan para purnawirawan agar tidak terjebak dalam politik asing dalam bermanuver mencalonkan seseorang. Diakuinya, semua negara masih bergantung kepada asing.

"Sekarang saya tanya, siapa yang tidak bergantung dengan asing? Negara Malaysia bisa lebih baik dari Indonesia karena memanfaatkan asing. Begitu juga dengan negara-negara lain yang sampai saat ini terus berkembang," katanya.

Arbi Sanit menduga, mereka yang menolak Sri Mulyani karena menganggap Sri Mulyani adalah oknum pendukung neoliberalisme.*