Prancis, Negara Pertama Yang Membelli Pesawat Tempur Israel
Kementerian pertahanan Perancis telah memutuskan untuk membeli pesawat tempur Heron TP dari Tel Aviv, Israel.
Keputusan itu, ditetapkan minggu lalu, akan mengakhiri larangan 42 tahun penjualan senjata ke Israel yang diputuskan oleh Presiden Prancis Charles de Gaulle, demikian Ha'aretz melaporkan.
De Gaulle menyatakan larangan penjualan senjata ke Israel pada tanggal 2 Juni 1967, hanya tiga hari setelah Perang Enam-Hari yang dilakukan oleh Israel dimulai.
Israel pada saat itu membeli beberapa jet Mirage dan kapal rudal dari Prancis. Namun, karena larangan itu diberlakukan, Israel tidak pernah menerima peralatan militer itu.
De Gaulle dan pemerintah Prancis pada waktu itu telah memperingatkan Israel bahwa adalah sebuah kesalahan bagi Israel untuk menduduki Jalur Gaza dan Tepi Barat. Prancis lebih lanjut menolak untuk mengakui kontrol Israel atas Yerusalem.
Dan sekarang, langkah untuk membeli pesawat siluman dari Israel menandai pergeseran dalam kebijakan Paris terhadap Tel Aviv.
Bahkan hal ini akan menjadi pertama kalinya pesawat tak berawak, yang diproduksi oleh Industri Aerospace Israel, dibeli oleh negara asing.
Industri Aerospace Israel belum menolak untuk mengomentari kesepakatan tersebut. Sementara seorang pejabat keamanan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa kesepakatan itu sebagai sebuah "lingkaran dan sangat historis"
Heron TP diduga telah digunakan untuk pertama kalinya pada Januari 2009 ketika Israel melancarkan perang di Jalur Gaza.
Serangan itu menewaskan lebih dari 1.400 warga Palestina, kebanyakan warga sipil dan menyebabkan ribuan lainnya terluka. Sekira USD 1,6 miliar kerusakan di bidang perekonomian terjadi di Gaza.
Prancis, Negara Pertama Yang Membelli Pesawat Tempur Israel
Kementerian pertahanan Perancis telah memutuskan untuk membeli pesawat tempur Heron TP dari Tel Aviv, Israel.
Keputusan itu, ditetapkan minggu lalu, akan mengakhiri larangan 42 tahun penjualan senjata ke Israel yang diputuskan oleh Presiden Prancis Charles de Gaulle, demikian Ha'aretz melaporkan.
De Gaulle menyatakan larangan penjualan senjata ke Israel pada tanggal 2 Juni 1967, hanya tiga hari setelah Perang Enam-Hari yang dilakukan oleh Israel dimulai.
Israel pada saat itu membeli beberapa jet Mirage dan kapal rudal dari Prancis. Namun, karena larangan itu diberlakukan, Israel tidak pernah menerima peralatan militer itu.
De Gaulle dan pemerintah Prancis pada waktu itu telah memperingatkan Israel bahwa adalah sebuah kesalahan bagi Israel untuk menduduki Jalur Gaza dan Tepi Barat. Prancis lebih lanjut menolak untuk mengakui kontrol Israel atas Yerusalem.
Dan sekarang, langkah untuk membeli pesawat siluman dari Israel menandai pergeseran dalam kebijakan Paris terhadap Tel Aviv.
Bahkan hal ini akan menjadi pertama kalinya pesawat tak berawak, yang diproduksi oleh Industri Aerospace Israel, dibeli oleh negara asing.
Industri Aerospace Israel belum menolak untuk mengomentari kesepakatan tersebut. Sementara seorang pejabat keamanan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa kesepakatan itu sebagai sebuah "lingkaran dan sangat historis"
Heron TP diduga telah digunakan untuk pertama kalinya pada Januari 2009 ketika Israel melancarkan perang di Jalur Gaza.
Serangan itu menewaskan lebih dari 1.400 warga Palestina, kebanyakan warga sipil dan menyebabkan ribuan lainnya terluka. Sekira USD 1,6 miliar kerusakan di bidang perekonomian terjadi di Gaza.
Menlu Israel: Tidak Ada Alasan Kami Harus Meminta Maaf Kepada Turki
Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman mengatakan bahwa Israel tidak memiliki alasan untuk meminta maaf kepada Turki atas serangan armada tahun lalu yang menewaskan sembilan aktivis Turki.
"Israel tidak memiliki alasan untuk meminta maaf kepada Turki. Meningkatkan hubungan dengan Turki dalam kepentingan kedua negara, tapi ini sebaiknya tidak datang hanya pada kepentingan Israel saja, "dikutip Jerusalem Post atas pernyataan Lieberman yang mengatakan pada hari Minggu kemarin (24/7).
Lieberman menambahkan bahwa partainya Beiteinu tidak akan mengundurkan diri dari pemerintah Israel, jika Tel Aviv memutuskan untuk meminta maaf kepada Turki.
Pernyataan Menteri Luar Negeri ini datang pada saat forum delapan menteri Israel digelar pada Minggu kemarin untuk membahas hubungan dengan Turki setelah Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik tindakan "tidak manusiawi" Israel di Konferensi Duta Besar Palestina di Istanbul pada hari Sabtu sebelumnya.
"Sampai Israel secara resmi meminta maaf, membayar kompensasi kepada keluarga orang yang meninggal dan mengangkat embargo di Gaza, normalisasi hubungan antara kedua negara tidak akan terjadi," kata Erdogan.
Perdana Menteri Turki menambahkan selama pertemuan itu bahwa "Jika kalangan internasional, khususnya PBB dan AS, terus memberikan kredit kepada praktek sepihak Israel dan mengabaikan tindakan yang tidak manusiawi Israel, saya secara terbuka mengatakan, mereka tidak akan bisa menghindari bahwa mereka terlihat sebagai pelaku kejahatan ini juga."
Sebuah panel PBB yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Selandia Baru Geoffrey Palmer diharapkan merilis sebuah laporan penyelidikan insiden mematikan di armada gaza 2010 dalam seminggu ke depan, laporan mengatakan.
Menlu Israel: Tidak Ada Alasan Kami Harus Meminta Maaf Kepada Turki
Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman mengatakan bahwa Israel tidak memiliki alasan untuk meminta maaf kepada Turki atas serangan armada tahun lalu yang menewaskan sembilan aktivis Turki.
"Israel tidak memiliki alasan untuk meminta maaf kepada Turki. Meningkatkan hubungan dengan Turki dalam kepentingan kedua negara, tapi ini sebaiknya tidak datang hanya pada kepentingan Israel saja, "dikutip Jerusalem Post atas pernyataan Lieberman yang mengatakan pada hari Minggu kemarin (24/7).
Lieberman menambahkan bahwa partainya Beiteinu tidak akan mengundurkan diri dari pemerintah Israel, jika Tel Aviv memutuskan untuk meminta maaf kepada Turki.
Pernyataan Menteri Luar Negeri ini datang pada saat forum delapan menteri Israel digelar pada Minggu kemarin untuk membahas hubungan dengan Turki setelah Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik tindakan "tidak manusiawi" Israel di Konferensi Duta Besar Palestina di Istanbul pada hari Sabtu sebelumnya.
"Sampai Israel secara resmi meminta maaf, membayar kompensasi kepada keluarga orang yang meninggal dan mengangkat embargo di Gaza, normalisasi hubungan antara kedua negara tidak akan terjadi," kata Erdogan.
Perdana Menteri Turki menambahkan selama pertemuan itu bahwa "Jika kalangan internasional, khususnya PBB dan AS, terus memberikan kredit kepada praktek sepihak Israel dan mengabaikan tindakan yang tidak manusiawi Israel, saya secara terbuka mengatakan, mereka tidak akan bisa menghindari bahwa mereka terlihat sebagai pelaku kejahatan ini juga."
Sebuah panel PBB yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Selandia Baru Geoffrey Palmer diharapkan merilis sebuah laporan penyelidikan insiden mematikan di armada gaza 2010 dalam seminggu ke depan, laporan mengatakan.
Teroris Kristen Breivik Sengaja Ingin Picu Sentimen Anti Islam di Norwegia
Tersangka yang dilaporkan membunuh setidaknya 93 orang dalam serangan teroris terhadap markas pemerintah Norwegia dan pulau Utoeya yang menjadi tempat acara sayap pemuda partai buruh, sengaja melakukan serangan dalam upaya untuk memicu revolusi anti-Muslim di masyarakat Norwegia, pengacaranya mengatakan hari Minggu kemarin (24/7).
Manifesto tersangka Anders Behring Breivik (32-tahun) yang diterbitkan secara online menggembar gemborkan untuk melawan imigrasi Muslim ke Eropa dan bersumpah membalas dendam kepada orang-orang "Eropa asli" yang dia dianggap telah mengkhianati warisan mereka. Dokumen itu mengatakan mereka akan dihukum karena mereka melakukan tindakan pengkhianatan.
Polisi sendiri mengatakan mereka sedang menganalisis sekitar 1.500-halaman dokumen. Mereka mengatakan dokumen tersebut dipublikasikan Jumat lalu sesaat sebelum serangan bom di Oslo dan serangan senjata di pulau Utoeya.
Pengacara Breivik, Geir Lippestad, mengatakan kliennya hanya menulis dokumen rasis itu sendirian. Tapi beberapa bagian diambil dari tulisan "Unabomber" Ted Kaczynski, yang menjalani hukuman seumur hidup di penjara federal di Colorado untuk bom surat yang menewaskan tiga orang dan melukai 23 lainnya di AS dari tahun 1970an ke 1990-an.
Polisi di Norwegia mengatakan mereka sedang menyelidiki laporan terkait penyerang kedua di pulau Utoeya, tapi pengacaranya mengatakan Breivik mengklaim tidak ada yang membantunya dalam melakukan serangan.
Demonstran Anti Pemerintah Bentrok dengan Polisi Maroko
Polisi Maroko bentrok dengan pengunjuk rasa anti pemerintah yang menyerukan reformasi dan keadilan sosial pada saat perubahan konstitusi gagal untuk menenangkan demonstran.
Ratusan pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah di ibukota Rabat, serta di kota timur laut Nador pada hari Minggu kemarin (24/7).
Demonstrasi ini diorganisir oleh Gerakan 20 Februari.
Sementara itu, sejumlah demonstran pro-pemerintah berkumpul di kota utara Tangier.
Kelompok oposisi yang telah mengadakan aksi protes di negara Afrika Utara selama beberapa bulan telah menyatakan ketidaksetujuan kuat mereka untuk perubahan baru dalam konstitusi negara, yang mereka sebut hanya akal-akalan pemerintah.
Dalam referendum pada 1 Juli, para pemilih sangat menyetujui reformasi konstitusional yang bertujuan membatasi kekuasaan Raja Mohammed VI.
Reformasi disetujui termasuk memberi pemerintah lebih banyak otoritas eksekutif. Namun, konstitusi akan menjaga kabinet, tentara dan pengadilan dalam kontrol raja.
Gerakan 20 Februari telah bersumpah untuk melanjutkan aksi protes sampai reformasi politik lebih banyak dilakukan di Maroko.
Aksi protes Maroko terinspirasi oleh gerakan musim semi Arab yang telah menggulingkan rezim di Tunisia dan Mesir serta berhasil mengguncang otokrasi di tempat lain di dunia Arab.
Teroris Kristen Breivik Sengaja Ingin Picu Sentimen Anti Islam di Norwegia
Tersangka yang dilaporkan membunuh setidaknya 93 orang dalam serangan teroris terhadap markas pemerintah Norwegia dan pulau Utoeya yang menjadi tempat acara sayap pemuda partai buruh, sengaja melakukan serangan dalam upaya untuk memicu revolusi anti-Muslim di masyarakat Norwegia, pengacaranya mengatakan hari Minggu kemarin (24/7).
Manifesto tersangka Anders Behring Breivik (32-tahun) yang diterbitkan secara online menggembar gemborkan untuk melawan imigrasi Muslim ke Eropa dan bersumpah membalas dendam kepada orang-orang "Eropa asli" yang dia dianggap telah mengkhianati warisan mereka. Dokumen itu mengatakan mereka akan dihukum karena mereka melakukan tindakan pengkhianatan.
Polisi sendiri mengatakan mereka sedang menganalisis sekitar 1.500-halaman dokumen. Mereka mengatakan dokumen tersebut dipublikasikan Jumat lalu sesaat sebelum serangan bom di Oslo dan serangan senjata di pulau Utoeya.
Pengacara Breivik, Geir Lippestad, mengatakan kliennya hanya menulis dokumen rasis itu sendirian. Tapi beberapa bagian diambil dari tulisan "Unabomber" Ted Kaczynski, yang menjalani hukuman seumur hidup di penjara federal di Colorado untuk bom surat yang menewaskan tiga orang dan melukai 23 lainnya di AS dari tahun 1970an ke 1990-an.
Polisi di Norwegia mengatakan mereka sedang menyelidiki laporan terkait penyerang kedua di pulau Utoeya, tapi pengacaranya mengatakan Breivik mengklaim tidak ada yang membantunya dalam melakukan serangan.
Demonstran Anti Pemerintah Bentrok dengan Polisi Maroko
Polisi Maroko bentrok dengan pengunjuk rasa anti pemerintah yang menyerukan reformasi dan keadilan sosial pada saat perubahan konstitusi gagal untuk menenangkan demonstran.
Ratusan pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah di ibukota Rabat, serta di kota timur laut Nador pada hari Minggu kemarin (24/7).
Demonstrasi ini diorganisir oleh Gerakan 20 Februari.
Sementara itu, sejumlah demonstran pro-pemerintah berkumpul di kota utara Tangier.
Kelompok oposisi yang telah mengadakan aksi protes di negara Afrika Utara selama beberapa bulan telah menyatakan ketidaksetujuan kuat mereka untuk perubahan baru dalam konstitusi negara, yang mereka sebut hanya akal-akalan pemerintah.
Dalam referendum pada 1 Juli, para pemilih sangat menyetujui reformasi konstitusional yang bertujuan membatasi kekuasaan Raja Mohammed VI.
Reformasi disetujui termasuk memberi pemerintah lebih banyak otoritas eksekutif. Namun, konstitusi akan menjaga kabinet, tentara dan pengadilan dalam kontrol raja.
Gerakan 20 Februari telah bersumpah untuk melanjutkan aksi protes sampai reformasi politik lebih banyak dilakukan di Maroko.
Aksi protes Maroko terinspirasi oleh gerakan musim semi Arab yang telah menggulingkan rezim di Tunisia dan Mesir serta berhasil mengguncang otokrasi di tempat lain di dunia Arab.
Serangan Norwegia Menarik Kecaman dari Organisasi Pro-Palestina
Serangan kembar di Oslo yang menewaskan sekitar 90 orang telah menarik kecaman keras organisasi pro-Palestina pada hari Sabtu kemarin (23/7).
Sayap pemuda Partai Buruh salah satu korban penembakan di pulau Utoeya adalah pendukung hak-hak Palestina dan sering menyerukan diakhirinya pengepungan Israel di Jalur Gaza.
Dalam pernyataan setelah serangan mengejutkan Jumat lalu, kampanye Eropa untuk mengakhiri pengepungan di Gaza (ECESG) mengatakan ''bahwa terlepas dari identitas mereka yang terlibat dalam serangan itu, pertumpahan darah dan intimidasi dari orang yang tidak bersalah adalah tindakan terkutuk."
"Serangan tidak pernah bisa dibenarkan dan pelanggaran prinsip-prinsip kemanusiaan dan kewajiban moral'', pernyataan itu mengatakan.
Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg, yang bermarkas di pusat kota Oslo yang terkena serangan bom, pada hari Kamis sebelumnya membuka acara sayap pemuda partai Buruh di pulau Utoeya di mana penembakan terjadi. Salah satu topik yang dibahas pada acara di pulau itu adalah isu-isu tentang Palestina dan mengakhiri pengepungan di Jalur Gaza, ECESG mengatakan, menambahkan bahwa bendera Palestina dan spanduk anti Israel berkibar di kamp yang ada di pulau tersebut.
Kebijakan luar negeri Pro-Palestina Norwegia telah menerima penolakan kuat dari Israel dan pendukungnya di dalam negeri.
Juga di antara mereka yang mengutuk serangan adalah Palestinian Non-Governmental Organizations Network (PNGO), yang memiliki 132 organisasi anggota yang bekerja di bidang pembangunan yang berbeda.
Dalam sebuah pernyataan, jaringan PNGO mengirim ucapan belasungkawa kepada keluarga yang tewas dalam serangan dan berharap cepat sembuh bagi mereka yang terluka.
PNGO juga berharap adanya stabilitas, keselamatan, dan kemakmuran bagi Norwegia dan rakyatnya.
Serangan Norwegia Menarik Kecaman dari Organisasi Pro-Palestina
Serangan kembar di Oslo yang menewaskan sekitar 90 orang telah menarik kecaman keras organisasi pro-Palestina pada hari Sabtu kemarin (23/7).
Sayap pemuda Partai Buruh salah satu korban penembakan di pulau Utoeya adalah pendukung hak-hak Palestina dan sering menyerukan diakhirinya pengepungan Israel di Jalur Gaza.
Dalam pernyataan setelah serangan mengejutkan Jumat lalu, kampanye Eropa untuk mengakhiri pengepungan di Gaza (ECESG) mengatakan ''bahwa terlepas dari identitas mereka yang terlibat dalam serangan itu, pertumpahan darah dan intimidasi dari orang yang tidak bersalah adalah tindakan terkutuk."
"Serangan tidak pernah bisa dibenarkan dan pelanggaran prinsip-prinsip kemanusiaan dan kewajiban moral'', pernyataan itu mengatakan.
Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg, yang bermarkas di pusat kota Oslo yang terkena serangan bom, pada hari Kamis sebelumnya membuka acara sayap pemuda partai Buruh di pulau Utoeya di mana penembakan terjadi. Salah satu topik yang dibahas pada acara di pulau itu adalah isu-isu tentang Palestina dan mengakhiri pengepungan di Jalur Gaza, ECESG mengatakan, menambahkan bahwa bendera Palestina dan spanduk anti Israel berkibar di kamp yang ada di pulau tersebut.
Kebijakan luar negeri Pro-Palestina Norwegia telah menerima penolakan kuat dari Israel dan pendukungnya di dalam negeri.
Juga di antara mereka yang mengutuk serangan adalah Palestinian Non-Governmental Organizations Network (PNGO), yang memiliki 132 organisasi anggota yang bekerja di bidang pembangunan yang berbeda.
Dalam sebuah pernyataan, jaringan PNGO mengirim ucapan belasungkawa kepada keluarga yang tewas dalam serangan dan berharap cepat sembuh bagi mereka yang terluka.
PNGO juga berharap adanya stabilitas, keselamatan, dan kemakmuran bagi Norwegia dan rakyatnya.
TV Pemerintah: NATO Kembali Serang Tripoli Dini Hari Minggu
Ledakan mengguncang ibukota Libya pada dini hari Minggu ini (24/7), para saksi mata mengatakan kepada Reuters, serangan menyebabkan gumpalan asap membumbung ke udara.
Televisi pemerintah Libya mengatakan serangan udara NATO menghantam ibukota Libya tapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Ledakan menghantam Tripoli sekitar pukul 1 dini hari waktu setempat pada hari Minggu ini, sehari setelah NATO melancarkan serangan terhadap apa yang dikatakan adalah situs komando militer di Tripoli.
Televisi pemerintah mengatakan serangan NATO Sabtu dini hari kemarin telah menghantam situs sipil dan militer dan telah melukai beberapa orang.
Salah seorang warga Tripoli mengatakan salah satu serangan hari Minggu ini tampaknya telah menghantam sebuah bangunan intelijen di Tripoli.
TV Pemerintah: NATO Kembali Serang Tripoli Dini Hari Minggu
Ledakan mengguncang ibukota Libya pada dini hari Minggu ini (24/7), para saksi mata mengatakan kepada Reuters, serangan menyebabkan gumpalan asap membumbung ke udara.
Televisi pemerintah Libya mengatakan serangan udara NATO menghantam ibukota Libya tapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Ledakan menghantam Tripoli sekitar pukul 1 dini hari waktu setempat pada hari Minggu ini, sehari setelah NATO melancarkan serangan terhadap apa yang dikatakan adalah situs komando militer di Tripoli.
Televisi pemerintah mengatakan serangan NATO Sabtu dini hari kemarin telah menghantam situs sipil dan militer dan telah melukai beberapa orang.
Salah seorang warga Tripoli mengatakan salah satu serangan hari Minggu ini tampaknya telah menghantam sebuah bangunan intelijen di Tripoli.
Larangan Cadar di Belgia Hadapi Tantangan di Pengadilan
Sebuah larangan terhadap burqa dan niqab mulai berlaku di Belgia pada hari Sabtu kemarin (23/7) dengan ancaman denda dan penjara, tetapi hukum ini menghadapi tantangan pengadilan langsung dari dua perempuan yang mengenakan cadar.
Belgia bergabung dengan Prancis sebagai negara Uni Eropa kedua yang menerapkan larangan mengenakan burqa dan niqab/cadar.
Hukum Belgia, yang melarang orang mengenakan apapun yang menyembunyikan wajah mereka di tempat umum, telah disetujui secara bulat oleh parlemen pada bulan April lalu.
Pelanggar akan menghadapi denda sebesar 137,50 euro ($ 197) dan hukuman tujuh hari di balik jeruji besi.
Dua wanita Muslim yang mengenakan cadar Jumat lalu memutuskan untuk menantang larangan di pengadilan konstitusional negara itu, media Belgia melaporkan.
"Kami menganggap hukum sebagai intrusi yang tidak proporsional dalam hak-hak dasar seperti kebebasan beragama dan berekspresi," kata Ines Wouters, pengacara perempuan, seperti dikutip di surat kabar La Libre.
"Langkah ini diskriminatif," kata Wouters.
Prancis - rumah bagi penduduk Muslim terbesar di Eropa - menjadi negara Uni Eropa pertama yang melarang burqa pada 11 April.
Di Prancis, seorang wanita yang berulang kali bersikeras bercadar di masyarakat dapat didenda € 150 dan diperintahkan untuk menghadiri ulang kelas pendidikan kewarganegaraan.
Komisaris Dewan HAM Eropa, Thomas Hammarberg, mengkritik larangan burqa dan niqab minggu ini, mengatakan tindakan tersebut mengancam kebebasan perempuan.
"Bahkan, pelarangan ini mungkin berlawanan dengan standar hak asasi manusia Eropa, khususnya hak untuk menghormati kehidupan pribadi seseorang dan identitas pribadi," katanya.
"Cara berpakaian sejumlah kecil wanita telah digambarkan sebagai masalah utama yang memerlukan diskusi mendesak dan undang-undang itu merupakan kapitulasi prasangka dari xenofobia."
Belgia bergabung dengan Prancis sebagai negara Uni Eropa kedua yang menerapkan larangan mengenakan burqa dan niqab/cadar.
Hukum Belgia, yang melarang orang mengenakan apapun yang menyembunyikan wajah mereka di tempat umum, telah disetujui secara bulat oleh parlemen pada bulan April lalu.
Pelanggar akan menghadapi denda sebesar 137,50 euro ($ 197) dan hukuman tujuh hari di balik jeruji besi.
Dua wanita Muslim yang mengenakan cadar Jumat lalu memutuskan untuk menantang larangan di pengadilan konstitusional negara itu, media Belgia melaporkan.
"Kami menganggap hukum sebagai intrusi yang tidak proporsional dalam hak-hak dasar seperti kebebasan beragama dan berekspresi," kata Ines Wouters, pengacara perempuan, seperti dikutip di surat kabar La Libre.
"Langkah ini diskriminatif," kata Wouters.
Prancis - rumah bagi penduduk Muslim terbesar di Eropa - menjadi negara Uni Eropa pertama yang melarang burqa pada 11 April.
Di Prancis, seorang wanita yang berulang kali bersikeras bercadar di masyarakat dapat didenda € 150 dan diperintahkan untuk menghadiri ulang kelas pendidikan kewarganegaraan.
Komisaris Dewan HAM Eropa, Thomas Hammarberg, mengkritik larangan burqa dan niqab minggu ini, mengatakan tindakan tersebut mengancam kebebasan perempuan.
"Bahkan, pelarangan ini mungkin berlawanan dengan standar hak asasi manusia Eropa, khususnya hak untuk menghormati kehidupan pribadi seseorang dan identitas pribadi," katanya.
"Cara berpakaian sejumlah kecil wanita telah digambarkan sebagai masalah utama yang memerlukan diskusi mendesak dan undang-undang itu merupakan kapitulasi prasangka dari xenofobia."
Larangan Cadar di Belgia Hadapi Tantangan di Pengadilan
Sebuah larangan terhadap burqa dan niqab mulai berlaku di Belgia pada hari Sabtu kemarin (23/7) dengan ancaman denda dan penjara, tetapi hukum ini menghadapi tantangan pengadilan langsung dari dua perempuan yang mengenakan cadar.
Belgia bergabung dengan Prancis sebagai negara Uni Eropa kedua yang menerapkan larangan mengenakan burqa dan niqab/cadar.
Hukum Belgia, yang melarang orang mengenakan apapun yang menyembunyikan wajah mereka di tempat umum, telah disetujui secara bulat oleh parlemen pada bulan April lalu.
Pelanggar akan menghadapi denda sebesar 137,50 euro ($ 197) dan hukuman tujuh hari di balik jeruji besi.
Dua wanita Muslim yang mengenakan cadar Jumat lalu memutuskan untuk menantang larangan di pengadilan konstitusional negara itu, media Belgia melaporkan.
"Kami menganggap hukum sebagai intrusi yang tidak proporsional dalam hak-hak dasar seperti kebebasan beragama dan berekspresi," kata Ines Wouters, pengacara perempuan, seperti dikutip di surat kabar La Libre.
"Langkah ini diskriminatif," kata Wouters.
Prancis - rumah bagi penduduk Muslim terbesar di Eropa - menjadi negara Uni Eropa pertama yang melarang burqa pada 11 April.
Di Prancis, seorang wanita yang berulang kali bersikeras bercadar di masyarakat dapat didenda € 150 dan diperintahkan untuk menghadiri ulang kelas pendidikan kewarganegaraan.
Komisaris Dewan HAM Eropa, Thomas Hammarberg, mengkritik larangan burqa dan niqab minggu ini, mengatakan tindakan tersebut mengancam kebebasan perempuan.
"Bahkan, pelarangan ini mungkin berlawanan dengan standar hak asasi manusia Eropa, khususnya hak untuk menghormati kehidupan pribadi seseorang dan identitas pribadi," katanya.
"Cara berpakaian sejumlah kecil wanita telah digambarkan sebagai masalah utama yang memerlukan diskusi mendesak dan undang-undang itu merupakan kapitulasi prasangka dari xenofobia."
Belgia bergabung dengan Prancis sebagai negara Uni Eropa kedua yang menerapkan larangan mengenakan burqa dan niqab/cadar.
Hukum Belgia, yang melarang orang mengenakan apapun yang menyembunyikan wajah mereka di tempat umum, telah disetujui secara bulat oleh parlemen pada bulan April lalu.
Pelanggar akan menghadapi denda sebesar 137,50 euro ($ 197) dan hukuman tujuh hari di balik jeruji besi.
Dua wanita Muslim yang mengenakan cadar Jumat lalu memutuskan untuk menantang larangan di pengadilan konstitusional negara itu, media Belgia melaporkan.
"Kami menganggap hukum sebagai intrusi yang tidak proporsional dalam hak-hak dasar seperti kebebasan beragama dan berekspresi," kata Ines Wouters, pengacara perempuan, seperti dikutip di surat kabar La Libre.
"Langkah ini diskriminatif," kata Wouters.
Prancis - rumah bagi penduduk Muslim terbesar di Eropa - menjadi negara Uni Eropa pertama yang melarang burqa pada 11 April.
Di Prancis, seorang wanita yang berulang kali bersikeras bercadar di masyarakat dapat didenda € 150 dan diperintahkan untuk menghadiri ulang kelas pendidikan kewarganegaraan.
Komisaris Dewan HAM Eropa, Thomas Hammarberg, mengkritik larangan burqa dan niqab minggu ini, mengatakan tindakan tersebut mengancam kebebasan perempuan.
"Bahkan, pelarangan ini mungkin berlawanan dengan standar hak asasi manusia Eropa, khususnya hak untuk menghormati kehidupan pribadi seseorang dan identitas pribadi," katanya.
"Cara berpakaian sejumlah kecil wanita telah digambarkan sebagai masalah utama yang memerlukan diskusi mendesak dan undang-undang itu merupakan kapitulasi prasangka dari xenofobia."
Tersangka Serangan Bom Norwegia Ternyata "Teroris Kristen" dan Anti Islam
Tersangka teroris Norwegia Anders Behring Breivik telah menyatakan kebenciannya terhadap umat Islam, partai-partai kiri, dan sayap pemuda Partai Buruh Norwegia yang berkuasa, di internet sebelum serangan penembakan dan bom 22 Juli yang menyebabkan 94 orang tewas.
Pada hari Sabtu kemarin (23/7), selama interogasi oleh polisi Oslo, Breivik mengaku menembakkan senjata di pulau Utoeya, yang terletak dekat ibukota Norwegia.
Sementara polisi belum berkomentar tentang motif di balik pembantaian, Breivik memposting 75 postingan di forum anti Islam online Norwegia dengan memberikan gambaran ide-ide umum tentang berbagai isu, surat kabar terbesar Aftenposten Norwegia melaporkan.
Pada forum itu, Breivik membandingkan umat Islam dengan Nazi dan Marxis, sementara menggambarkan dirinya sebagai seorang konservatif nasionalis dan Kristen.
Beberapa orang menyebutnya "fundamentalis Kristen."
Breivik telah membuka account Twitter baru-baru ini, dengan pos pertama ditambahkan pada 17 Juli, sebuah kutipan dalam bahasa Inggris dari filsuf abad ke-19 John Stuart Mill: "Satu orang dengan keyakinan adalah sama dengan kekuatan 100.000 yang memiliki satu kepentingan saja."
Dia menyatakan di forum bahwa jika "Muslim moderat" diterima, maka "Nazi moderat" juga harus diterima.
"Bagi saya, sangat munafik untuk menyatakan Muslim, Nazi, dan Marxis berbeda. Mereka semua pendukung ideologi kebencian. Tidak semua Muslim, Nazi, dan Marxis menganut paham konservatif. Kebanyakan moderat. Tapi apakah itu penting? Sebuah Nazi yang moderat yang mungkin ada, setelah mengalami penipuan, memilih untuk menjadi konservatif. Seorang Muslim moderat bisaada jadi , setelah ditolak masuk ke sebuah klub, menjadi konservatif, dan sebagainya," tulisnya dalam salah satu posting-nya.
Breivik, yang mengatakan ia telah aktif secara politik sejak usia 17 atau 18 tahun, juga anggota partai nasionalis Fremskrittspartiet Norwegia, yang telah mengkritik multikulturalisme di Eropa.
Dalam posting, ia menjelaskan bagaimana multikulturalisme telah mendekonstuksi peradaban Barat secara sistematis.
"Dapatkah Anda menyebutkan satu negara dimana multikulturalisme berhasil dan Islam terlibat? Satu-satunya contoh sejarah adalah masyarakat tanpa negara kesejahteraan dengan hanya minoritas non-muslim (Amerika Serikat)," tulisnya dalam posting.
Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bagaimana mayoritas di sisi yang benar namun belum menemukan salah satu hal yang harus mengalahkan multikulturalisme untuk mengalahkan Islamisasi, karena banyak masih melihat diri mereka sebagai seorang multiculturalists.
"Saya ragu bahwa rezim patriotik masa depan akan membuat kesalahan itu lagi, jika kita berhasil menyelamatkan Barat sebelum terlambat," lanjutnya pada posting lain.
Breivik, yang juga anggota forum neo-Nazi internet Nordisk, mengklaim bahwa tidak ada negara di dunia dimana non-Muslim bisa hidup damai dengan Muslim, mengatakan situasi seperti itu akan menjadi "bencana" bagi non-Muslim.
Postingan terakhirnya di forum Norwegia ditambahkan pada tanggal 29 Oktober 2010. Tapi Aftenposten mencatat bahwa dia bisa saja masih melakukan postingan setelah tanggal ini dengan username yang berbeda.
Tersangka Serangan Bom Norwegia Ternyata "Teroris Kristen" dan Anti Islam
Tersangka teroris Norwegia Anders Behring Breivik telah menyatakan kebenciannya terhadap umat Islam, partai-partai kiri, dan sayap pemuda Partai Buruh Norwegia yang berkuasa, di internet sebelum serangan penembakan dan bom 22 Juli yang menyebabkan 94 orang tewas.
Pada hari Sabtu kemarin (23/7), selama interogasi oleh polisi Oslo, Breivik mengaku menembakkan senjata di pulau Utoeya, yang terletak dekat ibukota Norwegia.
Sementara polisi belum berkomentar tentang motif di balik pembantaian, Breivik memposting 75 postingan di forum anti Islam online Norwegia dengan memberikan gambaran ide-ide umum tentang berbagai isu, surat kabar terbesar Aftenposten Norwegia melaporkan.
Pada forum itu, Breivik membandingkan umat Islam dengan Nazi dan Marxis, sementara menggambarkan dirinya sebagai seorang konservatif nasionalis dan Kristen.
Beberapa orang menyebutnya "fundamentalis Kristen."
Breivik telah membuka account Twitter baru-baru ini, dengan pos pertama ditambahkan pada 17 Juli, sebuah kutipan dalam bahasa Inggris dari filsuf abad ke-19 John Stuart Mill: "Satu orang dengan keyakinan adalah sama dengan kekuatan 100.000 yang memiliki satu kepentingan saja."
Dia menyatakan di forum bahwa jika "Muslim moderat" diterima, maka "Nazi moderat" juga harus diterima.
"Bagi saya, sangat munafik untuk menyatakan Muslim, Nazi, dan Marxis berbeda. Mereka semua pendukung ideologi kebencian. Tidak semua Muslim, Nazi, dan Marxis menganut paham konservatif. Kebanyakan moderat. Tapi apakah itu penting? Sebuah Nazi yang moderat yang mungkin ada, setelah mengalami penipuan, memilih untuk menjadi konservatif. Seorang Muslim moderat bisaada jadi , setelah ditolak masuk ke sebuah klub, menjadi konservatif, dan sebagainya," tulisnya dalam salah satu posting-nya.
Breivik, yang mengatakan ia telah aktif secara politik sejak usia 17 atau 18 tahun, juga anggota partai nasionalis Fremskrittspartiet Norwegia, yang telah mengkritik multikulturalisme di Eropa.
Dalam posting, ia menjelaskan bagaimana multikulturalisme telah mendekonstuksi peradaban Barat secara sistematis.
"Dapatkah Anda menyebutkan satu negara dimana multikulturalisme berhasil dan Islam terlibat? Satu-satunya contoh sejarah adalah masyarakat tanpa negara kesejahteraan dengan hanya minoritas non-muslim (Amerika Serikat)," tulisnya dalam posting.
Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bagaimana mayoritas di sisi yang benar namun belum menemukan salah satu hal yang harus mengalahkan multikulturalisme untuk mengalahkan Islamisasi, karena banyak masih melihat diri mereka sebagai seorang multiculturalists.
"Saya ragu bahwa rezim patriotik masa depan akan membuat kesalahan itu lagi, jika kita berhasil menyelamatkan Barat sebelum terlambat," lanjutnya pada posting lain.
Breivik, yang juga anggota forum neo-Nazi internet Nordisk, mengklaim bahwa tidak ada negara di dunia dimana non-Muslim bisa hidup damai dengan Muslim, mengatakan situasi seperti itu akan menjadi "bencana" bagi non-Muslim.
Postingan terakhirnya di forum Norwegia ditambahkan pada tanggal 29 Oktober 2010. Tapi Aftenposten mencatat bahwa dia bisa saja masih melakukan postingan setelah tanggal ini dengan username yang berbeda.
Seminar Internasional “Khilafah ‘Ala Minhajin Nubuwwah Sebagai Solusi Krisis Dunia Islam & Pembebasan Al-Aqsa”
Tahun 2011 menorehkan catatan sejarah tak terlupakan bagi warga Timur Tengah. Lemahnya pola kepemimpinan dan kualifikasi mental pemimpin yang tak sehat lagi-lagi menjadi penyulutnya.
Revolusi Timur Tengah menyebar begitu cepat. Sosok pemimpin, sebagai eksekutor krusial penentu nasib rakyat, pun dihakimi. Berawal dari Tunisia, ke Mesir, lantas menjalar ke seluruh dunia Arab dan Afrika Utara, seperti Libya, Aljazair, Marokko, Bahrain, Yaman dan lainnya, hingga kini.
Apa yang sebenarnya terjadi di Timur Tengah akhir-akhir ini, dan bagaimana hal tersebut berdampak bagi dunia Islam, terutama terhadap perjuangan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Apa pula solusi dan kontribusi yang dapat diberikan untuk mengatasi krisis kepemimpinan ini.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Aqsa Working Group (AWG), sebuah lembaga yang dibentuk dalam rangka mewadahi dan mengelola perjuangan kaum Muslimin untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa, akan mengadakan Seminar Internasional bertajuk “Khilafah ‘Ala Minhajin Nubuwwah Sebagai Solusi Krisis Dunia Islam & Pembebasan Al-Aqsa”, pada Sabtu, 22 Sya’ban 1432 H/ 23 Juli 2011 M di Gedung Auditorium Widya Graha LIPI Jakarta.
Analisis yang diangkat dalam seminar ini diarahkan kepada menjabarkan pelajaran apa yang bisa dipetik dari kejadian-kejadian besar di Timur Tengah terutama sejak awal tahun 2011. Perspektif yang digunakan adalah perspektif pembebasan Masjid Al-Aqsa, dengan asumsi bahwa apapun yang terjadi di dunia Islam, bila tidak membawa umat lebih dekat kepada pembebasan Al-Aqsa, tidak akan menguntungkan umat Islam sedunia. Terbebasnya Masjid Al-Aqsa dari genggaman rezim Zionis Israel merupakan parameter kembalinya kejayaan Islam dan Muslimin.
Pembahasan akan lebih menarik manakala perspektif itu dikaitkan dengan penegakan Khilafah di akhir zaman. Sejumlah referensi otentik dari perkataan Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam menyebutkan bahwa kembalinya Masjid Al-Aqsa terkait erat dengan keberadaan Khalifah yang memimpin umat Islam memasuki kembali tanah suci Al-Quds dan merebut Al-Aqsa dari kaum kuffar.
Bahkan disebutkan, penguasa kuffar, yaitu Yahudi, akan terdesak mundur dan bersembunyi di balik apa saja termasuk pepohonan dan bebatuan. Saat itu semua bebatuan dan pepohonan akan memberitahu pasukan orang-orang beriman tentang keberadaan Yahudi yang bersembunyi di belakang mereka dan menyuruh pasukan mukminin membunuh musuh-musuh Allah itu.
Rencananya acara yang di sponsori oleh MER-C, Radio RASIL, dan ERAMUSLIM ini akan dibuka dengan Keynote Speech oleh Syeikh DR. M. Mahmoud Shiyyam (Mantan Imam Masjid Al-Aqsa dan mantan rektor Universitas Islam Gaza). Pembicara lainnya adalah Syeikh DR. Mustafa Ahmad Al-Qonoo (Penasehat PM Palestina), Syeikh Hani Rafiq Al-Awwad (Dosen Universitas Islam Gaza, Palestina), DR. Ali Ahmad Bannga (Dosen IIUM dari Sudan), Prof. DR. Ali B. Panda (Sejarawan dari University State of Mindanao, Filipina), serta Drs. Yakhsyallah Mansur, MA. (Pembina Aqsa Working Group Indonesia).
Target peserta seminar ini terdiri dari para Alim Ulama dunia, perwakilan duta besar seluruh negara Islam di Indonesia, Lembaga Sosial Masyarakat yang konsen terhadap perjuangan pembebasan Masjid Al-Aqsa, perwakilan organisasi masyarakat dan organisasi dakwah Islam, utusan majelis taklim, utusan DKM dan remaja Masjid, akademisi, serta wartawan media massa cetak maupun elektronik tingkat nasional dan internasional.
Diharapkan seminar ini dapat menghasilkan rekomendasi solusi bagi krisis yang sedang melanda kaum Muslimin Internasional dan juga dalam upaya pembebasan Masjidil Al-Aqsa.
Seminar Internasional “Khilafah ‘Ala Minhajin Nubuwwah Sebagai Solusi Krisis Dunia Islam & Pembebasan Al-Aqsa”
Tahun 2011 menorehkan catatan sejarah tak terlupakan bagi warga Timur Tengah. Lemahnya pola kepemimpinan dan kualifikasi mental pemimpin yang tak sehat lagi-lagi menjadi penyulutnya.
Revolusi Timur Tengah menyebar begitu cepat. Sosok pemimpin, sebagai eksekutor krusial penentu nasib rakyat, pun dihakimi. Berawal dari Tunisia, ke Mesir, lantas menjalar ke seluruh dunia Arab dan Afrika Utara, seperti Libya, Aljazair, Marokko, Bahrain, Yaman dan lainnya, hingga kini.
Apa yang sebenarnya terjadi di Timur Tengah akhir-akhir ini, dan bagaimana hal tersebut berdampak bagi dunia Islam, terutama terhadap perjuangan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Apa pula solusi dan kontribusi yang dapat diberikan untuk mengatasi krisis kepemimpinan ini.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Aqsa Working Group (AWG), sebuah lembaga yang dibentuk dalam rangka mewadahi dan mengelola perjuangan kaum Muslimin untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa, akan mengadakan Seminar Internasional bertajuk “Khilafah ‘Ala Minhajin Nubuwwah Sebagai Solusi Krisis Dunia Islam & Pembebasan Al-Aqsa”, pada Sabtu, 22 Sya’ban 1432 H/ 23 Juli 2011 M di Gedung Auditorium Widya Graha LIPI Jakarta.
Analisis yang diangkat dalam seminar ini diarahkan kepada menjabarkan pelajaran apa yang bisa dipetik dari kejadian-kejadian besar di Timur Tengah terutama sejak awal tahun 2011. Perspektif yang digunakan adalah perspektif pembebasan Masjid Al-Aqsa, dengan asumsi bahwa apapun yang terjadi di dunia Islam, bila tidak membawa umat lebih dekat kepada pembebasan Al-Aqsa, tidak akan menguntungkan umat Islam sedunia. Terbebasnya Masjid Al-Aqsa dari genggaman rezim Zionis Israel merupakan parameter kembalinya kejayaan Islam dan Muslimin.
Pembahasan akan lebih menarik manakala perspektif itu dikaitkan dengan penegakan Khilafah di akhir zaman. Sejumlah referensi otentik dari perkataan Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam menyebutkan bahwa kembalinya Masjid Al-Aqsa terkait erat dengan keberadaan Khalifah yang memimpin umat Islam memasuki kembali tanah suci Al-Quds dan merebut Al-Aqsa dari kaum kuffar.
Bahkan disebutkan, penguasa kuffar, yaitu Yahudi, akan terdesak mundur dan bersembunyi di balik apa saja termasuk pepohonan dan bebatuan. Saat itu semua bebatuan dan pepohonan akan memberitahu pasukan orang-orang beriman tentang keberadaan Yahudi yang bersembunyi di belakang mereka dan menyuruh pasukan mukminin membunuh musuh-musuh Allah itu.
Rencananya acara yang di sponsori oleh MER-C, Radio RASIL, dan ERAMUSLIM ini akan dibuka dengan Keynote Speech oleh Syeikh DR. M. Mahmoud Shiyyam (Mantan Imam Masjid Al-Aqsa dan mantan rektor Universitas Islam Gaza). Pembicara lainnya adalah Syeikh DR. Mustafa Ahmad Al-Qonoo (Penasehat PM Palestina), Syeikh Hani Rafiq Al-Awwad (Dosen Universitas Islam Gaza, Palestina), DR. Ali Ahmad Bannga (Dosen IIUM dari Sudan), Prof. DR. Ali B. Panda (Sejarawan dari University State of Mindanao, Filipina), serta Drs. Yakhsyallah Mansur, MA. (Pembina Aqsa Working Group Indonesia).
Target peserta seminar ini terdiri dari para Alim Ulama dunia, perwakilan duta besar seluruh negara Islam di Indonesia, Lembaga Sosial Masyarakat yang konsen terhadap perjuangan pembebasan Masjid Al-Aqsa, perwakilan organisasi masyarakat dan organisasi dakwah Islam, utusan majelis taklim, utusan DKM dan remaja Masjid, akademisi, serta wartawan media massa cetak maupun elektronik tingkat nasional dan internasional.
Diharapkan seminar ini dapat menghasilkan rekomendasi solusi bagi krisis yang sedang melanda kaum Muslimin Internasional dan juga dalam upaya pembebasan Masjidil Al-Aqsa.
AS Kemungkinan Akan Kirim Lebih Banyak "Predator" ke Libya
Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman lebih banyak pesawat Predator dan pesawat pengintai lainnya untuk bergabung dalam konflik Libya atas permintaan NATO.
Seorang pejabat senior Pentagon, berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Departemen Pertahanan AS telah melihat semua kemungkinan untuk mengirimkan lebih banyak pesawat tak berawak ke Libya, Los Angeles Times melaporkan Kamis kemarin (21/7).
NATO telah meminta Pentagon untuk memebrikan pesawat tambahan, mengatakan pesawat semakin sulit untuk menemukan target sejak pasukan rezim Libya semakin menggunakan fasilitas sipil, seorang pejabat senior NATO mengatakan.
Beberapa pejabat dan komandan AS menentang rencana itu karena Departemen Pertahanan AS akan dipaksa untuk membawa kembali drone dari zona perang di Afghanistan dan Irak, menurut pejabat Pentagon.
"Alasan mengapa hal ini sulit adalah bahwa segala yang kita miliki saat ini digunakan di tempat lain," tambah pejabat itu.
Langkah ini mengungkapkan perubahan besar dalam strategi AS di Libya sejak Leon Panetta mengambil alih Pentagon awal bulan ini.
Robert Gates, mantan menteri pertahanan AS menuntut bahwa sekutu Eropa untuk berbuat lebih banyak dalam kampanye militer Libya. Namun, Panetta mengatakan kemenangan dalam perang Libya adalah salah satu prioritas utamanya.
Pesawat Drone bisa tetap di udara selama beberapa jam atau lebih dan mengirim video secara live dan informasi intelijen lainnya untuk kantor pusat di darat serta memiliki kemampuan untuk membawa dua rudal darat ke udara.
Para pejabat AS menambahkan bahwa Washington mungkin memutuskan untuk menggunakan peralatan militer juga, berikut pengakuan organisasi oposisi Libya.
AS Kemungkinan Akan Kirim Lebih Banyak "Predator" ke Libya
Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman lebih banyak pesawat Predator dan pesawat pengintai lainnya untuk bergabung dalam konflik Libya atas permintaan NATO.
Seorang pejabat senior Pentagon, berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Departemen Pertahanan AS telah melihat semua kemungkinan untuk mengirimkan lebih banyak pesawat tak berawak ke Libya, Los Angeles Times melaporkan Kamis kemarin (21/7).
NATO telah meminta Pentagon untuk memebrikan pesawat tambahan, mengatakan pesawat semakin sulit untuk menemukan target sejak pasukan rezim Libya semakin menggunakan fasilitas sipil, seorang pejabat senior NATO mengatakan.
Beberapa pejabat dan komandan AS menentang rencana itu karena Departemen Pertahanan AS akan dipaksa untuk membawa kembali drone dari zona perang di Afghanistan dan Irak, menurut pejabat Pentagon.
"Alasan mengapa hal ini sulit adalah bahwa segala yang kita miliki saat ini digunakan di tempat lain," tambah pejabat itu.
Langkah ini mengungkapkan perubahan besar dalam strategi AS di Libya sejak Leon Panetta mengambil alih Pentagon awal bulan ini.
Robert Gates, mantan menteri pertahanan AS menuntut bahwa sekutu Eropa untuk berbuat lebih banyak dalam kampanye militer Libya. Namun, Panetta mengatakan kemenangan dalam perang Libya adalah salah satu prioritas utamanya.
Pesawat Drone bisa tetap di udara selama beberapa jam atau lebih dan mengirim video secara live dan informasi intelijen lainnya untuk kantor pusat di darat serta memiliki kemampuan untuk membawa dua rudal darat ke udara.
Para pejabat AS menambahkan bahwa Washington mungkin memutuskan untuk menggunakan peralatan militer juga, berikut pengakuan organisasi oposisi Libya.









